Puslapdik- Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar, berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Toba membantu upaya memperlancar penyaluran dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu mengingat, masih banyaknya siswa di Kabupaten Toba penerima SK Nominasi di sistem PIP, yakni Si Pintar,  yang belum aktivasi, bahkan ditemukan informasi, ada orangtua yang tidak tahu, bahwa anaknya memperoleh PIP.

“Mungkin ini kurang sosialisasi, baik dari pihak satuan pendidikan ke para orang tua maupun dari dinas pendidikan ke satuan pendidikan, kan sayang kalau uang PIPnya ditarik kembali ke kas negara karena tidak diaktivasi,” kata Abdul Kahar saat berkunjung ke kantor Bupati Kabupaten Toba, 1 September 2022 lalu.

Abdul Kahar dan Tim Puslapdik mendampingi Tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan pemantauan pelaksanaan PIP dan KIP Kuliah di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Di dua kabupaten itu, Tim Puslapdik dan KSP berbincang-bincang dengan Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Toba serta berkunjung ke beberapa satuan pendidikan dan perguruan tinggi.

Abdul Kahar juga menyoroti peran operator PIP di satuan pendidikan yang perlu ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan entry data, seperti pengisian NIK, KK, NISN, dan nama orang tua.

Bupati Toba, Poltak Sitorus, mengakui, program PIP dan KIP Kuliah sangat membantu peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Toba. Menurut Poltak, masyarakat Toba itu punya komitmen kuat untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya.

“Banyak orang Toba dari kampung dan miskin bisa lanjutkan studi anak-anaknya dengan berbagai macam cara dalam membiayainya, “ujarnya.

Dengan budaya seperti itu, lanjut  Poltak, Kabupaten Toba itu menjadi kabupaten nomor  2 terbanyak dalam menguliahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

“Program PIP dan KIP Kuliah mendukung budaya seperti itu dan kami sangat bersemangat untuk mengenalkan kedua program tersebut, “katanya.

Baca Juga : KSP dan Puslapdik Pantau PIP dan KIP Kuliah di Tapanuli Utara

Koordinasi dengan BNI

Pada hari yang sama, Tim Puslapdik dan KSP berkunjung ke SMK Negeri 1 Balige. Dalam kesempatan itu,  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba,  Albert Silalahi, mengungkapkan mengenai kendala keberadaan BNI sebagai bank penyalur.

“Ada beberapa kecamatan yang tidak ada kantor BNI sehingga masyarakat butuh waktu sekitar 2 jam untuk menjangkau kantor BNI terdekat. Selain itu juga ada beberapa prosedur di BNI yang sering dikomplain orang tua, “kata Albert.

Menanggapi hal itu, Abdul Kahar meminta satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan untuk berkoordinasi dengan BNI. “Mungkin bisa saja mengundang BNI untuk jemput bola dengan hadir di sekolah, atau BNI mengadakan diversifikasi layanan, “katanya.

Abdul Kahar juga mengingatkan,bahwa bantuan PIP itu merupakan kebutuhan personal siswa dan jangan terjadi adanya pemotongan oleh pihak sekolah. “PIP itu bisa diibaratkan karpet merah siswa untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah, “tegasnya.

Deputi Kantor Staf  Presiden(KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Panca Putra Tarigan mengatakan, PIP dan KIP Kuliah merupakan program prioritas nasional pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kami datang ke Toba dan Tapanuli ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana PIP dan KIP Kuliah dilaksanakan di lapangan, “katanya.

Dari beberapa kunjungan ke sekolah dan perguruan tinggi, lanjut Abetnego, banyak kendala dan tantangan teknis, namun secara umum, siswa, dan orang tua merasakan manfaat PIP dan KIP Kuliah. “PIP banyak persoalan dan tantangan, namun di KIP Kuliah cenderung kecil dan mudah dikelola dan dikomunikasikan, “katanya.