Puslapdik- Pemerataan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Selain itu juga untuk menguatkan rasa nasionalisme, kebangsaan dan persatuan dari seluruh wilayah Indonesia.

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan didasari oleh masih banyaknya wilayah di Indonesia yang karena letak geografisnya masih mengalami kesulitan dalam akses informasi,komunikasi dan transportasi. Dengan kondisi geografis tersebut, masyarakat di wilayah tersebut masih kesulitan memperoleh pendidikan yang memadai sehingga mengalami ketertinggalan.

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sampai tahun 2023 ini masih ada 32 daerah yang tertinggal. Tahun 2021 lalu,  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengidentifikasi ada  sebanyak 9.449 desa di Indonesia yang masuk kategori sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis.

Dalam upaya menjangkau masyarakat di daerah 3T dan daerah khusus itu agar memperoleh layanan pendidikan, pemerintah telah mencanangkan program afirmasi pendidikan. Tujuannya, memperluas dan meningkatkan akses bagi masyarakat di daerah 3T, daerah khusus, dan golongan masyarakat khusus lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi, utamanya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Baca juga : Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik Ikuti Diklat Bela Negara

Layanan afirmasi pendidikan tersebut digelar pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Kedua program tersebut yang dikelola dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) merupakan upaya pemerataan pendidikan menengah bagi siswa SMA/SMK dan sederajat di Papua serta anak-anak dari wilayah 3, keluarga migran, dan penyandang disabilitas. Khusus untuk siswa dari Papua, harus menjalani pendidikan menengah atau tinggi di luar Papua.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah membentuk  Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga tersebut memiliki Beasiswa Afirmasi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Dengan adanya beasiswa afirmasi ini, diharapkan putra putri terbaik dari kelompok masyarakat tersebut dapat mengikuti studi pada Program Magister atau Doktoral dalam beberapa bidang keilmuan, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.

Dikutip dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/., sasaran afirmasi pendidikan LPDP adalah putra-putri Indonesia yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam berbagai kompetisi ditingkat Nasional dan Internasional tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga  kelompok masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga miskin/prasejahtera,  lulusan penerima Bidikmisi yang berprestasi, penyandang disabilitas yang berprestasi, para perangkat aparatur negara PNS/TNI dan POLRI hingga pengembangan SDM untuk Pondok Pesantren.

Kementerian Keuangan juga, melalui Polikteknik Keuangan Negara (PKN) STAN membuka program afirmasi dalam penerimaan mahasiswanya. Sasaran penerimaannya hampir sama dengan penerimaan program afirmasi di tempat lain, yaitu dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan non-ADEM/umum. 

Baca Juga : Mahasiswa Penerima ADik Diharap Raih Prestasi Tinggi dan Lulus Kuliah Tepat Waktu

Kementerian Kesehatan

Pada Kementerian Kesehatan juga terdapat Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (PADINAKES), yaitu program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pertahanan

Melalui penerimaan calon taruna Akademi Militer TNI, Kementerian Pertahanan menjaring  calon taruna melalui program afirmasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi keterwakilan prajurit TNI dari berbagai suku dan budaya di tanah air.

Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan juga ada pada instansi lainnya, terutama pada sekolah tinggi yang bersifat kedinasan, dengan maksud agar memperoleh SDM yang berkualitas untuk ditempatkan pada daerah 3T tersebut.    

Salah satu bentuk pemerataan pendidikan adalah program afirmasi pendidikan yang menyasar daerah-darah tertinggal, terluar dan terisolir.