Puslapdik– Komunikasi dan koordinasi yang baik dan berjenjang antara pemerintah pusat, dinas pendidikan, sekolah, dan bank penyalur  menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain itu, keberhasilan PIP juga ditunjang oleh sikap dan tindakan birokrasi yang sudah menjalankan peran dan fungsinya, sumber daya yang memadai, serta staf pelaksana mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Meiynana dan Sari Viciawati Machdum, dari Universitas Indonesia. Penelitian yang bertajuk “Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon” itu dimuat di Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 13 No.2 Tahun 2020, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.

Penelitian tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Babakan dan SMA PGRI Babakan, Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu Juni-Agustus 2020 dengan pengambilan data berupa studi literatur dan dokumen terkait PIP serta wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah pihak-pihak di sekolah, dinas pendidikan, dan bank penyalur, yakni BNI cabang Losari.  

Peneliti mengambil sampel Kecamatan Babakan dengan alasan,  selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2018 dan 2019, angka pencairan PIP jenjang SMA mencapai 100 persen. Selain itu, mengacu pada Dapodik Tahun 2019, siswa penerima manfaat PIP berasal dari kondisi ekonomi tingkat menengah ke bawah. Peneliti berharap, penelitian ini  ini dapat bermanfaat untuk melihat potensi apa saja yang mendukung keberhasilan proses pelaksanaan PIP dan dapat dilaksanakan di daerah lain.

Baca juga :

1. Inilah Peserta Didik yang Layak Menerima Dana Bantuan PIP
2. Kepala Sekolah : PIP Tingkatkan Prestasi Siswa
3. Kata Orang Tua Tentang PIP

Dilaksanakan secara berjenjang

Dalam penelitian itu, peneliti menemukan, penyampaian komunikasi dan koordinasi terkait PIP dilakukan Direktorat SMA Kemdikbud yang saat itu masih sebagai pengelola PIP. Komunikasi dilakukan dengan mengadakan kegiatan rapat koordinasi dan workshop. Unsur yang diundang adalah 34 Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/kota, berbagai SMA dengan jumlah dana PIP yang banyak belum dicairkan, serta BNI sebagai bank penyalur. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun.

Komunikasi dan koordinasi kemudian dilanjutkan pada unsur pemerintah daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Cirebon. Unsur yang diundang yakni seluruh kepala  SMA se-Jawa Barat dalam bentuk kegiatan Diseminasi Program SMA.

Jenjang berikutnya dilanjutkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat kepada SMA di Kabupaten Cirebon melalui pemantauan pencairan dana PIP yang dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk kunjungan kepada SMA yang mempunyai permasalahan pencairan dana PIP.

Komunikasi dan koordinasi berikutnya dilaksanakan oleh sekolah dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada orangtua dan peserta didik setiap awal tahun ajaran.

Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan oleh BNI pusat sebagai penyalur dengan Kemdikbud. BNI pusat juga melakukan komunikasi dilaksanakan secara langsung yang dilakukan melalui rapat tatap muka dan secara online melalui BNI Forum kepada Personal in Charge (PIC) PIP di setiap BNI Wilayah. Selanjutnya, BNI penyalur di Cabang Losari berkomunikasi  dengan petugas PIP sekolah.

Peneliti juga menemukan, bahwa keberhasilan program PIP di Kecamatan Babakan juga ditentukan adanya petugas khusus pelaksana PIP di setiap unsur, seperti di sekolah, dinas pendidikan dan BNI. Para petugas di masing-masing unsur tersebut secara formal diangkat melalui surat keputusan dan diberikan insentif khusus sebagai pelaksana PIP di instansi masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari berbagai stakeholder menjadi salah satu potensi pendukung keberhasilan pelaksanaan PIP.

Menurut peneliti, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan berjenjang, adanya dukungan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PIP, serta komitmen stakeholder terkait menjadi potensi pendukung dukungan pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan sehingga tujuan dari bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk membantu biaya pendidikan personal siswa dapat diterima oleh siswa penerima PIP secara tepat waktu, tepat guna, dan manfaat serta benar-benar menjadi upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Hasil penelitian lengkapnya bisa dilihat disini

Penelaah : Tedhy/Sirda (Pokja PIP Puslapdik)