adminplppPuslapdik– Dinas pendidikan diminta mendorong para kepala sekolah untuk mengecek dan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan terdata di Dapodik. Hal itu sangat penting, mengingat berbagai bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan NIK yang tercantum di Dapodik.
“Jadi kalau mau tidak tertinggal data siswanya untuk menerima bantuan PIP, tertibkan NIK. Jadi begitu pendaftaran siswa baru, yang diwajibkan bagi siswa atau orang tua siswa adalah mengisi NIK dengan benar, “kata Ketua Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar, di hadapan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, para siswa, guru dan Kepala Sekolah SD Negeri Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada kegiatan Bakti Sosial, Senin, 13 Desember 2021.
Namun, Abdul Kahar mengingatkan, hal itu harus dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak menghambat pendaftaran siswa. Caranya, pihak sekolah dan dinas pendidikan harus melakukan pendampingan supaya siswa atau orang tua siswa mengisi NIK dengan benar. Abdul Kahar memastikan, kalua NIK siswa sudah tepat, pengusulan bantuan jenis apapun, termasuk PIP tidak akan tertolak oleh sistem di Puslapdik. Persoalan NIK ini juga tak hanya di Dapodik, namun juga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Seringkali terjadi, data di Dapodik dan di DTKS tidak valid sehingga penyaluran bantuan terhambat. Kalau data NIK di Dapodik dan DTKS valid, bantuan PIP dipastikan lancar, “kata Abdul Kahar.
Baca juga :
- Kepala Sekolah Wajib Aktif Sukseskan Penyaluran PIP
- Sukseskan PIP, BRI Selalu Lakukan Sosialisasi dan Koordinasi
Hal itu dikatakan Abdul Kahar menanggapi laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang mengatakan, adanya penurunan jumlah siswa penerima PIP pada tahun 2021 ini.
Ditegaskan Abdul Kahar, persoalan NIK ini penting. Hal itu mengingat seringnya menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat terkait anak-anaknya yang penyaluran PIPnya terhenti.
PIP Jangan dikesankan putus sambung
Menurut Abdul Kahar, jangan sampai ada kesan di masyarakat, bahwa penyaluran PIP putus nyambung putus nyambung. Misalnya kelas 1 dapat tapi kelas 2 atau 3 tidak dapat PIP. Pusladik tidak bisa secara otomatis menyalurkan PIP ke siswa walaupun siswa yang bersangkutan sudah memperolehnya sebelumnya.
“Puslapdik tidak tahu apakah siswa tersebut masih aktif sekolah atau tidak, sekolah yang tahu, sekolah harus mengawal terus menerus, kalua ada permohonan PIP dari dinas pendidikan, sekolah langsung mengajukan usulan, kalua tidak ada usulan, dinas pendidikan menganggapnya siswa tersebut putus sekolah atau ada hal lain. Jangan sampai kita berikan bantuan padahal siswanya sudah tidak ada di satuan pendidikan, “kata Abdul Kahar.
Pada kesempatan itu, Abdul Kahar juga menekankan, siswa layak mendapatkan PIP secara berkesinambungan sejak SD hingga SMP dan SMA, bahkan sampai peguruan tinggi melalui KIP Kuliah sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan.
“Pemerintah sekarang ini sudah mengawal keberlanjutan pendidikan siswa sampai perguruan tinggi. Kalau ingin membangun SDM, persoalan kelancaran PIP ini harus jadi komitmen bersama, “tegasnya.
Menurutnya, program PIP ini harus jadi bagian dari Program Jaring Pengaman Sosial karena supaya beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya bisa dibantu pemerintah sehingga harus menjadi komtimen bersama.
Sebelumnya, Kepala Sekolah SDN Pasawahan, Djaelani menuturkan, masih banyak siswa di sekolahnya yang sebenarnya layak menerima PIP, namun karena berbagai faktor tidak menerima bantuan tersebut. Karena itu, Djaelani berharap ada mekanisme lain selain melalui Dapodik atau DTKS dan melalui aspirasi daerah agar semakin banyak siswa yang menerima PIP.
Soal tunjangan guru
Abdul Kahar juga menyinggung soal tunjangan bagi guru non PNS. Ditekankannya, sekolah juga harus mendampingi guru terkait tunjangan guru non pns dalam hal pembaruan data guru, seperti kenaikan pangkat, jumlah jam mengajar, dan sebagainya. “Data-data guru tersebut harus selalu diperbarui di info GTK dan di Dapodik, sebab Puslapdik tidak punya dasar untuk menyalurkan tunjangan setiap saat, selain hanya melalui data di info GTK, “ujarnya.
Di SDN Pasawahan itu, Abdul Kahar dan jajarannya melakukan bakti sosial, berupa pembagian secara simbolis alat tulis dan paket Sembako. Di sekolah dasar tersebut, dibagikan bantuan kepada para siswa SDN Pasawahan dan SMPN 1 Cicurug, yakni 129 paket tas dan alat tulis bantuan BRI, 125 paket sembako untuk orang tua siswa, dan 50 paket untuk para guru, bantuan dari Puslapdik.
