Jakarta– Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah serta PIP Pendidikan tinggi atau KIP Kuliah diapresiasi positif oleh beberapa anggota Komisi X DPR RI. Hal itu terungkap dalam Rapat kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Anggota Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Putra Nababan, anggota Komisi X dari Fraksi PDIP mengatakan, PIP sangat terasa sekali manfaatnya di masing-masing daerah. Putra juga mengapresiasi inisiasi pengiriman SMS Blast ke penerima PIP yang belum melakukan aktivasi. 

“Capaian program Kemendikbudristek ini menurut saya cukup memuaskan dan saya harap program yang langsung bermanfaat untuk masyarakat dapat terus berjalan,” ujar anggota DPR yang juga pernah menjadi penyiar di beberapa statiun televisi ini.

Apresiasi positif juga diungkapkan politisi PKB, Muhammad Khadafi. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang cukup baik menyangkut program unggulan Kemendikbudristek yang mendapat respons positif dari masyarakat. 

“Saya harap kualitas dan kuantitas keterserapan manfaatnya dapat ditingkatkan. Terutama untuk PIP dan KIP-K yang memiliki manfaat luar biasa dan terasa di masyarakat agar dapat secara konsisten dan kontinu dijalankan,” ucap Khadafi.  

Sedangkan Ratih Megasari Singkarru dari Fraksi Nasdem mengucapkan  terima kasih pada Kemendikbudristek atas program yang telah dikerjakan dengan baik seperti PIP dan KIP-K karena telah menyentuh masyarakat langsung. 

“Semoga kuotanya bisa terus ditambah,” tutur Ratih Megasari Singkarru.

Apresiasi dari beberapa anggota Komisi X itu diungkapkan setelah mendengar pemaparan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim,  atas capaian program prioritas Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Baca juga : Anggaran Pendidikan 2024 Meningkat Jadi Rp660,8 triliun

Nadiem  mengungkapkan, dalam upaya mendukung Program Prioritas Nasional, Kemendikbudristek telah menggelar berbagai program peningkatan akses layanan pendidikan yang mencakup rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat, serta APK SMA/sederajat dan peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah, khususnya untuk SMA/sederajat dan perguruan tinggi. 

Dikatakan Nadiem, pada Tahun 2022, tercatat ada 17.953.268 siswa jenjang sekolah dasar dan menengah yang mendapat bantuan PIP pada tahun 2022 dan 780.014 mahasiswa mendapat bantuan KIP Kuliah. Pada tahun yang sama, juga ada  8.245 mahasiswa mendapat bantuan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan sebanyak 10.648 siswa menerima bantuan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dari tahun 2020 hingga 2022.

“Hal ini menunjukan kontribusi Kemendikbudristek seperti PIP dan KIPK memberikan manfaat positif pada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan,” ucap Nadiem. 

Bantuan Sosial

Memperkuat apa yang dikatakan Nadiem, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, memaparkan,  dari total jumlah Bansos untuk seluruh Kementerian sebesar Rp161,52 triliun, sebesar Rp19,62 Triliun diantaranya adalah bansos pada anggaran Kemendikbudristek. Bansos yang dikelola Kemendikbudristek itu PIP Dikdasmen sebesar Rp9.628.223.300.000, dan KIP Kuliah  sebesar Rp9.917.585.093.502. 

Dalam hal sasaran Bansos, ditambahkan Suharti, pada  Program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar dan menengah, diperuntukkaan bagi 20,1 juta siswa dan KIP Kuliah yang diperuntukkan bagi 847,7 ribu mahasiswa. 

“Jumlah realisasi belanja Bansos Kemendikbudristek tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasinya mencapai Rp19,4triliun sedangkan tahun 2022 mencapai Rp19,5 triliun, “ ungkapnya. 

Baca juga : KIP Kuliah Prioritaskan Siswa Penerima PIP Dikdasmen

Khusus untuk meningkatkan penyaluran PIP tahun 2022, kata Suharti, terus dilakukan berbagai upaya, antara lain memperpanjang masa aktivasi sampai dengan Februari 2023, mengirimkan SMS blast ke penerima PIP yang belum melakukan aktivasi dan melakukan sosialisasi melalui Dinas Pendidikan juga melalui media sosial (youtube, instagram, dan tiktok.

Selain itu, juga mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPINTAR yang dapat diakses oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan dan masyarakat.

“Terakhir, aktivasi rekening dan penarikan dana pada daerah khusus dapat dilakukan secara kuasa oleh Kepala Satuan Pendidikan, tidak perlu siswa atau orang tua, “ kata Suharti.