Puslapdik- Dalam rangka melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kantos Staf Presiden (KSP) bersama-sama dengan tim Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu yang dikunjungi adalah SMP Negeri 1 Tarutung.

Abetnego Panca Putra Tarigan, Deputi KSP Bidang Pembangunan Manusia, mengatakan, kunjungan dilakukan dalam upaya mengetahui proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, prioritas pembangunan diarahkan pada infrastruktur, dan pada periode ke dua sekarang ini, prioritas pembangunan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul, “katanya dihadapan para siswa dan guru di SMPN 1 Tarutung, 31 Agustus 2022 kemarin.

Kedatangannya ke Tapanuli Utara, termasuk ke SMPN 1 Tarutung, dikatakan Abetnego dalam upaya mengetahui berbagai pandangan, masukan dan cerita mengenai pelaksanaan PIP dari para siswa sebagai penerima manfaat, orang tua, guru, dan dinas pendidikan .

“Kita ingin tahu, untuk apa saja sih bantuan PIP digunakan oleh siswa dan apakah bantuan PIP itu menambah semangat belajar dan meningkatkan prestasi atau bagaimana, “ujar Abetnego yang asli berasal dari Siantar ini.

KSP juga ingin mendapatkan masukan, saran dan pandangan dari para orang tua agar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan prosedur pelaksanaan PIP.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Tarutung, Torus Nababan mengatakan, banyak keluhan dari orang tua terkait sasaran PIP.

“Ada orang tua yang anaknya tidak dapat PIP mengeluh kenapa tidak dapat sementara ada tetangganya yang nampaknya lebih mampu dapat bantuan PIP, “ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, ada kesenjangan dalam pelaksanaan PIP menurut pandangan para orang tua. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS,  bagaimana agar anaknya diusulkan sekolah atau dinas Pendidikan dan juga ketidakpahaman mengenai mekanisme masuknya bantuan PIP ke buku rekening siswa..

“Dari sisi sekolah, ada juga keluhan dari operator PIP mengenai aktivasi dan pencairan di bank penyalur secara kolektif, ada banyak kasus keluhan soal pencairan kolektif yang tak jarang berujung masuk ke ranah hukum, “jelas Torus.

Torus menyarankan agar setiap siswa yang menerima bantuan PIP memperoleh ATM selain buku tabungan serta berharap adanya bank BRI, sebagai bank penyalur PIP, di setiap kecamatan agar gampang pencairan oleh orang tua atau siswa.

“Kami juga meminta diadakannya sosialisasi agar berkurangnya konflik antara sekolah yang dalam hal ini operator PIP dengan orang tua terkait pencairan PIP, “tukasnya..

Baca juga : KSP dan Puslapdik Pantau PIP dan KIP Kuliah di Tapanuli Utara

Keluhan orang tua

Rivelda, operator PIP di SMPN 1 mengeluhkan adanya pengisian di Dapodik, misalnya terkait persyaratan PKH, KKS, BPJS, dan sebagainya. Rivelda  juga mengeloh sering dibully oleh orang tua terkait pencairan PIP.

“Kita dinilai mempersulit pencairan, bahkan ada orang tua yang menuduh uangnya diambil sekolah, “katanya.

Rivelda juga mengeluhkan soal tunjangan guru. Menurutnya, proses untuk memproleh sertifikasi pendidik sebagai syarat mendapatkan tunjangan terlalu sulit dan prosesnya butuh waktu lama.

Keluhan lain datang dari Yongki Pangabean, orang tua siswa. Ia mengeluhkan karena dari dua orang anaknya, ada yang saat SD kelas 2 dapat PIP tapi ngga dapat kartunya,terus  tahun berikutnya tidak dapat PIP. Saat anaknya lulus SD dan masuk SMP, belum dapat lagi PIP, sementara ada tetangganya yang setiap tahun selalu dapat PIP.

Menjawab berbagai keluhan tersebut, Rakean Sundayana, Sub Koordinator PIP jenjang SD Puslapdik, mengutarakan, penetapan siswa penerima PIP dilakukan melalui data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“PIP diberikan pada keluarga tidak mampu yang tercatat di DTKS dan lantas dipadankan dengan Dapodik. Untuk agar masyarakat tidak mampu tercatat di DTKS, bisa diusulkan ke kelurahan, “katanya.

Mengenai penerima PIP yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), lanjut Rakean, kartu hanya diberikan pada siswa yang terdata di DTKS, sedangkan penerima PIP yang berasal dari usulan dinas tidak mendapat kartu.

Mengenai salah input di Dapodik, dikatakan Rakean, menjadi tugas pihak sekolah untuk selalu mengecek dan mengupdate data di Dapodik. “Tugas sekolah tidak hanya menandai siswa yang layak PIP, tetapi juga selalu mengecek seperti NIK, KK,NISN agar sepadan dengan data di Dukcapil, “jelasnya.   

Rakean juga menanggapi soal banyaknya persyaratan saat melakukan aktivasi dan pencairan di bank penyalur. “Syaratnya cuma Surat Keterangan dari sekolah, KTP, dan KK, kalau bank minta persyaratan lain,seperti raport, biasanya itu hanya kasus tertentu,misalnya ada kecurigaan dari bank, “ujarnya

Penggunaan bantuan PIP

Pada kesempatan itu, KSP dan Puslapdik juga mendengarkan penuturan siswa mengenai penggunaan bantuan PIP. Keisha Nainggolan, siswa kelas 8,  mengakui, bantuan PIP digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, seperti buku, tas, seragam dan lainnya. “Saya baru tahun ini dapat, tahun lalu tidak dapat PIP, “tukasnya.

Sedangkan Putri Siregar, juga kelas 8, mengakui dirinya baru diusulkan tahun ini untuk dapat PIP. Putri mengucapkan terima kasih sudah diusulkan jadi penerima PIP. “Saya berharap dapat PIP agar biaya sekolah terbantu dan saya bisa fokus belajar dan meningkatkan prestasi, “katanya.

Di ujung acara, dilakukan pembagian secara simbolis buku Simpanan Pelajar (SimPel) Bank Rakyat Indonesia kepada beberapa siswa.