Jakarta– Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah akan menggelontorkan dana sebesar Rp13,4 triliun pada tahun 2024 dengan menyasar sebanyak 18,5 juta siswa.  Sementara itu, PIP Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan sebutan KIP Kuliah akan menyalurkan dana sebesar Rp13,9 triliun untuk 964.946 mahasiswa.

Kedua program yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang merupakan pendanaan wajib dan disetujui Komisi X DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Kamis (7/9) lalu. 

Selain PIP Dikdasmen dan KIP Kuliah, Program Puslapdik lain yang juga bagian dari pendanaan wajib adalah Aneka tunjangan guru nonPNS yang menyasar 343.118 guru dengan nilai anggaran Rp 8 triliun.

Secara total, pendanaan wajib yang disetujui Komisi X DPR RI adalah sebesar Rp45,02 triliun. Sedangkan pagu anggaran Kemendikbduristek  tahun 2024 yang disetujui  Rp 97.701.768.771.000.  Selain pendanaan wajib, Komisi X  juga menyetujui pembiayaan program prioritas lainnya sebesar Rp 23,44 triliun. 

Terkait pendanaan wajib, selain PIP, KIP-K dan Aneka Tunjangan Guru NonPNS, juga Tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS yang menyasar 67.082 orang dengan nilai anggaran Rp 2,2 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai anggaran Rp 7,2 triliun.

Sedangkan untuk program prioritas lainnya, dana yang akan disalurkan sepanjang 2024  sebesar Rp 23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.

Baca juga : Komisi X DPR : PIP dan KIP Kuliah Terasa Manfaatnya Oleh Masyarakat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, pihaknya setuju untuk mempercepat penyaluran PIP sesuai masukan dari Komisi X di. Selain itu, tahun 2024, menurut Nadiem, menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. 

“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” jelas Nadiem.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi-PDIP, Putra Nababan, berpesan melalui anggaran Kemendikbudristek, program prioritas yang berdampak terhadap pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia seperti kekeringan yang memicu krisis pangan, dapat lebih diutamakan implementasinya. 

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pagu anggaran TA 2024 sebesar Rp 97 triliun, semoga disetujui di Badan Anggaran DPR. Saya mendorong agar lembaga pendidikan khususnya di bidang pertanian berperan memberi terobosan dalam memberikan dampak bagi ketahanan pangan nasional. Selain itu, agar lebih banyak kualitas SDM, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kebermanfaatannya semakin luas bagi masyarakat kita,” ujarnya. 

Baca juga :Empat Program Puslapdik Jadi Arah Kebijakan Kemendikbudristek 2024

Sedangkan anggota Komisi X lain, yakni Hetifah Sjaifudian, juga menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek dan berharap agar program prioritas yang berdampak luas dapat berlanjut. “Kami mengapresiasi serangkaian program Merdeka Belajar yang bergulir untuk ke depan dapat berjalan berkesinambungan guna menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan kita,” tutur anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya tersebut. 

Selanjutnya, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Stefany Rataba, mengapresiasi filosofi Merdeka Belajar yang tertuang dalam setiap episode kebijakan Kemendikbudristek. Oleh karena itu, ia mendukung dan menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek.   

Sementara dari Fraksi Gerindra, Nuroji, berharap KIP  perlu ditingkatkan cakupan bantuannya.